Mengarah.com – Upaya hukum banding dan kasasi termasuk upaya hukum yang diberikan undang-undang kepada seseorang dan/atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.
Banding dan kasasi merupaka dua istilah hukum yang berhubungan dengan proses pengajuan banding dan pengajuan kasasi dalam peradilan di Indonesia.
Banding merupakan upaya hukum untuk hukum biasa yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Para pihak dapat mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan tersebut.
Kasasi merupakan upaya hukum biasaya yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Dimana para pihak yang mengajukan kasasi didasari bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Kemudian jika permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan dibawahnya dapat diterima oleh Mahkamah Agung, maka putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
Adapun dasar hukum terkait banding dan kasasi di Indonesia
Banding : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Kasasi : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Dengan ketentuan hukum tersebut memberikan rambu-rambu yang jelas tentang prosedur, syarat, dan batasan waktu untuk pengajuan banding dan kasasi. Oleh karena itu, sangat penting dalam melakukan banding atau kasasi untuk dapat memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
